There Is No Such Thing as a Free Lunch
Bapak/Ibu sekalian, tulisan ini merupakan sambungan tulisan saya minggu lalu. Judul minggu lalu It’s Economy, stupid..!, me-refer kepada campaign slogannya Bill Clinton yang terkenal tempo hari, mengingatkan kita bahwa sebenarnya isu yang paling relevan dalam kampanye pilpres kita sekarang adalah isu ekonomi.
Tulisan ini (yang akan dimuat bersambung), akan mencoba menerangkan prinsip-prinsip ekonomi secara sesederhana mungkin sehingga semua orang yang membacanya mengerti ‘ilmu ekonomi’ secara lebih baik, dan kemudian bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijaksana karenanya.
Bapak/Ibu sekalian, prinsip kedua dalam ilmu ekonomi adalah bahwa segala sesuatu ada biayanya (cost). Kita hidup dalam dunia dimana resources tersedia secara terbatas. Waktu kita terbatas, pohon jumlahnya terbatas, air terbatas, air juga terbatas dan seterusnya.
Prinsip dari cost adalah bahwa kita harus mengorbankan ‘sesuatu’ untuk mendapatkan ‘sesuatu’. Yang kita korbankan adalah ‘resources’ yang kita miliki, misalnya waktu, uang dan sebagainya.
Biasanya kita akan mengorbankan resuources kita yang kurang kita hargai (less value) untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kita hargai (we valued more..). Semua orang akan mengalami ‘biaya’. Tidak ada yang terbebas darinya.
Realitas hidup kita adalah bahwa tidak ada yang gratis. Semua ada biayanya (cost). Istilahnya adalah There is No Such Thing as a Free Lunch. Tidak ada makan siang yang gratis.
Jadi walaupun kita makan dibayarin teman, tetapi by the end of the day, teman kitalah yang membayar nota makan siangnya.
Para politisi seringkali berkampanye untuk menggratiskan sesuatu. Namun mengingat di dunia ini ada yang namanya biaya (cost) maka sebenarnya yang dilakukan hanya menggeser biaya saja. Seperti kita ditraktir makan siang. Makan siangnya tidak pernah gratis walaupun kita dibayarin.
Jadi sebenarnya tidak ada “pendidikan gratis. Tidak ada “kesehatan gratis”. Pemerintah dan para politisi hanya menggeser biaya-nya tapi tidak bisa menghilangkannya.
Untuk ‘menggratiskan pendidikan’, maka pemerintah harus mengambilkan dari pos yang lain. Mungkin menunda pembangunan jalan, atau tidak membangun rumah sakit. Untuk ‘menggaratiskan kesehatan’, maka pemerintah mungkin harus menekan pabrik obat supaya ikut menanggung biayanya, dan minta para dokter untuk bekerja suka rela menggratiskan tenaganya.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) mungkin diberikan gratis kepada yang membutuhkan, namun itu atas ongkos (cost) orang lain. Dana BLT yang diberikan tentunya diambil dari pengurangan pos-pos lain. Misalnya dengan tidak menaikkan gaji pegawai negeri (misalnya..) atau mengurangi anggaran pemeliharaan alat-alat dan senjata.
Tentu saja keperpihakan pemerintah terhadap golongan masyarakat yang kurang beruntung diperkenankan. Bantuan Langsung Tunai merupakan jaring pengaman sosial agar beberapa golongan masyarakat yang kurang beruntung tidak begitu terpuruk kehidupannya.
Tentu saja subsidi dan insentif yang diberikan kepada sektor tertentu diperbolehkan. Misalnya jika kita secara strategis menginginkan masyarakat yang lebih kompetitif, maka dunia pendidikan harus dimajukan dulu. Dan agar semua anak bisa sekolah, sekolah digratiskan saja dulu. Pendidikan tinggi disubsidi dulu agar menyediakan pendidikan yang bagus-bagus. Buku dibuat murah dan sebagainya. Yang lainnya (seperti misalnya membeli jet tempur atau kapal selam) untuk sementara dikorbankan dulu.
Namun pilihan-pilihan kebijakan tadi tidak menghilangkan cos, melainkan hanya menggesernya saja.. Ada orang lain (pihak lain) yang harus menanggung biayanya.
Jadi jangan percaya saja kepada janji ‘gratis ini’ dan ‘gratis itu’. Tanya dulu duitnya dari mana?
Semoga bermanfaat. Salam dahsyat.
